logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Arga Makmur

Jl. Jenderal Sudirman No. 226 Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu

ELMARI

eRaTeRang

JDIH Pengadilan Negeri Arga Makmur

KomDaNas

SiKep

SiMARI

SIPP Pengadilan

SiWas

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung
  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Mahkamah Agung Dan Lembaga Penjamin Simpanan (lps) Selenggarakan Sosialisasi Dan Fgd Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya Dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

      surabaya-humas: Kepala Biro Hukum Dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.h., M.h., Hadir Memberikan Sambutan Dan Materi Pada Acara Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (fgd) Mengenai Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (lps) Pada Kamis, 19 Mei 2022 Di Hotel Shangri-la Surabaya. Acara Ini Direncanakan Berlangsung Dari Tanggal 18 Sampai Dengan 20 Mei 2022.

      juga Hadir Dan Memberikan Sambutan Dalam Acara Sosialisasi Dan Fgd Ini Zaid Umar Bobsaid, S.h., M.h., Ketua Pt Surabaya Dan Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.h., M.h., Ketua Pta Surabaya. Dan Turut Hadir Menjadi Narasumber Dalam Acara Tersebut Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.h., M.hum., M.m. Dan Hakim Agung Kamar Perdata, Dr. H. Haswandi, S.h., S.e., M.hum, M.m.

      kegiatan Sosialisasi Dan Fgd Ini Merupakan Kegaitan Yang Kelima. Pesertanya Adalah Hakim Dari Lingkungan Peradilan Umum Wilayah Hukum Pt Surabaya Dan Hakim Dari Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Hukum Pta Surabaya, Ujar Dr. Sobandi.

      kegiatan Sosialisasi Dan Fgd Ini, Menurut Dr. Sobandi Penting Bagi Hakim Guna Mendapatkan Pemahaman Tentang Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Lps. Meskipun Demikian, Harus Dipahami Bersama Bahwa Kegiatan Ini Tidak Bermaksud Mengganggu Independensi Hakim Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman.

      pada Sesi Materi, Prof. Amran Suadi Menyampaikan Materi Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Dr. Haswandi Menyampaikan Materi Tentang Tinjauan Beberapa Masalah Perdata Yang Terkait Dengan Perbankan. Sedangkan Dr. Sobandi Memaparkan Tentang Peran Biro Hukum Dan Humas Dalam Mendukung Layanan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi.

      substansi Sengketa Ekonomi Syariah, Termasuk Perbankan Syariah, Pada Pokoknya Terdiri Dari Dua Bentuk, Yakni Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. Perkara Ekonomi Syariah, Baik Berupa Gugatan Biasa Maupun Gugatan Sederhana, Dapat Diajukan Secara Elektronik Maupun Manual, Ujar Prof. Amran Suadi.

      dr. Haswandi Dalam Materinya Menyampaikan Pada Pokoknya Bahwa Hakim Sebagai Pejabat Negara Yang Melakukan Kekuasaan Kehakiman Harus Ikut Serta Menjaga Perekonomian Nasional. Sengketa Perbankan Pada Prinsipnya Berkaitan Erat Dengan Kontrak. Oleh Karena Itu Ada Beberapa Isu Yang Harus Menjadi Perhatian Hakim, Di Antaranya Permasalahan Keadaan Kahar, Kontrak Baku, Dan Klausula Aksonerasi.

      dr. Sobandi Dalam Materinya Menyampaikan Bahwa Pada Pokoknya Biro Hukum Dan Humas Memiliki Tugas Pokok Dan Fungsi Di Antaranya Adalah Mendukung Terwujudnya Layanan Peradilan Secara Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dengan Dukungan Teknologi Informasi.

      dr. Sobandi Mewakili Mahkamah Agung Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Pimpinan Lps Yang Telah Menjalin Kerjasama Dengan Baik. Semoga Kerjasama Ini Tetap Berlanjut Di Masa Yang Akan Datang, Harap Dr. Sobandi. (humas)

    • Yang Mulia Agus Yunianto Berpulang

      jakarta-humas: Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Mahkamah Agung Berduka, Salah Satu Putra Terbaiknya Yang Mulia Dr. Agus Yunianto, S.h., M.h., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Berpulang Ke Rahmatullah Pada Kamis 19 Mei 2022 Pukul 03.15 Di Rumah Sakit Kemayoran, Jakarta Pada Usia 55 Tahun. Agus Dilantik Menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung Pada 12 Maret 2020 Lalu.

      almarhum Merupakan Pria Kelahiran Bandung 26 Juni 1966. Ia Meninggalkan Seorang Istri Dan Seorang Putri.

      dalam Upacara Penghormatan Terakhir Kepada Agus Yunianto, Ketua Mahkamah Agung Dengan Suara Bergetar Menyatakan Duka Cita Yang Mendalam Atas Kepergian Agus Yunianto. Ia Menyatakan Kepergian Agus Sangat Mengejutkan Dan Mengagetkan. Karena Menurutnya, Selama Ini Agus Selalu Dalam Keadaan Sehat.

      selama Beliau Menjabat Sebagai Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung Saya Tidak Pernah Mendengar Bahwa Pak Agus Sakit, Makanya Pagi Ini Ketika Mendapati Berita Pak Agus Telah Wafat, Saya Terkejut Dan Kaget Sekali, Ujar Ketua Mahkamah Agung Di Hadapan Seluruh Hakim Agung Dan Hakim Ad Hoc Serta Keluarga Almarhum.

      seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung Dan Seluruh Aparatur Peradilan Di Seluruh Indonesia Mengucapkan Bela Sungkawa Yang Sedalam-dalamnya Atas Berpulangnya Agus Ke Rahmatullah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Mengampuni Dosa-dosanya, Menerima Semua Amalnya Dan Menempatkan Di Tempat Terbaik, Kata Prof. Syarifuddin.

      sebelum Dilakukan Prosesi Penghormatan Di Balairung Mahkamah Agung, Jenazah Almarhum Disalatkan Di Masjid Al-mahkamah. Salat Yang Diimami Oleh Ustadz Ahmad Basit Ini Diikuti Oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Hakim Ad Hoc, Dan Jamaah Lain.

      agus Yunianto Mengawali Karirnya Sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau (2011-2014). Setelahnya Ia Bertugas Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung (2014 - 2016).

      sebelum Menjabat Sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Di Mahkamah Agung, Ia Bertugas Sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya, Provinsi Jawa Timur (2016-2020).

      saat Ini Almarhum Tercatat Sebagai Mahasiwa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Pria Yang Pernah Menjadi Sukarelawan Lembaga Bantuan Hukum (l Bh) Surabaya Ini Tercatat Sebagai Alumnus Universitas Brawijaya Malang (1990) Dan Universitas Widya Gama Malang (2010).

      selamat Jalan Yang Mulia Agus Yunianto, Semoga Amal Ibadah Dan Segala Jasa Yang Dilakukan Sepanjang Hidup, Diterima Di Sisi Tuhan Yang Esa. (azh/rs)

    • Ketua Ma: Integritras Adalah Harga Mati

      jakarta-humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Melantik Empat Orang Ketua Pengadilan Tingkat Banding Pada Rabu 18 Mei 2022 Pukul 13.00 Wib. Di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta.

      para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Yang Dilantik Adalah: 1.nyoman Gede Wirya, S.h., M.h, Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda; 2.achmad Setyo Pudjo Harsoyo, S.h., M.hum, Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Mataram; 3.dr. Ridwan Ramli, S.h., M.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari; 4.gatot Suharnoto, S.h., Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;

      dalam Sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Jabatan Adalah Amanah, Jika Tidak Dijalankan Dengan Baik, Maka Ia Akan Menjadi Penyesalan, Kecuali Bagi Mereka Yang Mampu Memikulnya Dengan Benar. Demikian Ungkapnya Mengutip Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Muslim.

      ia Menambahkan Bahwa Bagi Seluruh Aparatur Peradilan Menjaga Integritas Adalah Harga Mati Yang Tidak Dapat Diinterupsi. Integritas Merupakan Kunci Yang Menentukan Baik Dan Buruknya Wajah Lembaga . Sebanyak Apapun Prestasi Yang Telah Dicapai, Sebaik Apa Pun Image Positif Yang Dibangun Selama Ini, Semua Itu Cemar Dan Seolah Tak Berarti Pada Saat Ada Hakim Atau Aparatur Peradilan Yang Menggadaikan Integritasnya. Masifnya Bekal Pengetahuan Dan Pengalaman Di Bidang Hukum, Namun Jika Tidak Diiringi Oleh Integritas Yang Tinggi, Hal Itu Akan Mendegradasi Profil Seorang Hakim Dan Sosok Pimpinan Pengadilan.

      oleh Sebab Itu, Di Kesempatan Tersebut Ia Mengucapkan Terima Kasih Yang Tak Terhingga, Kepada Para Hakim Dan Aparatur Peradilan Lainnya, Yang Telah Berupaya Mempertahankan Integritas Dan Kejujuran Dalam Kondisi Sesulit Apa Pun, Memegang Teguh Prinsip Profesionalitas Di Tengah Godaan Yang Datang Silih Berganti. Para Pejuang Integritas Adalah Pahlawan Mahkamah Agung, Pahlawan Keadilan, Yang Akan Terus Memelihara Marwah Dan Reputasi Peradilan Indonesia.

      lima Langkah Dalam Menjaga Integritas

      pada Pelantikan Yang Dilaksanakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Ini, Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Bahwa Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding Merupakan Kawal Depan (voorpost) Mahkamah Agung Di Daerah. Mereka Diharapkan Mampu Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Pada Setiap Satuan Kerja Di Wilayahnya Sehingga Dapat Lebih Menekan Perilaku Menyimpang Dari Hakim Maupun Aparatur Peradilan Lainnya.

      untuk Itu, Guru Besar Universitas Diponegoro Itu Menyampaikan Lima Pesan Sebagai Langkah Taktis Dan Terencana Dalam Menjalankan Tugasnya Tersebut:

      pertama, Melakukan Pengawasan Atas Jalannya Peradilan, Termasuk Melakukan Monitoring Terhadap Etika Dan Tingkah Laku Hakim Dan Aparatur Peradilan Lainnya, Tanpa Melakukan Intervensi Yang Dapat Menciderai Kemandirian Hakim Dan Badan Peradilan.

      kedua, Mengingatkan Agar Aparatur Peradilan Tidak Melakukan Hal-hal Yang Mencederai Visi Dan Misi Mahkamah Agung. Tindakan Preventif Semacam Ini Penting, Agar Kerja Keras Yang Kita Upayakan Selama Ini Dalam Rangka Membangun Kredibilitas Lembaga Peradilan, Tidak Runtuh Akibat Perilaku Oknum Aparatur Peradilan Yang Menyimpang.

      ketiga, Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik Oleh Lembaga Peradilan. Kita Patut Berbangga, Awal Maret Lalu Mahkamah Agung Dianugerahi Penghargaan Sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 Yang Diserahkan Langsung Oleh Menteri Pendagayunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (panrb). Namun Di Balik Capaian Ini, Tersimpan Tanggung Jawab Agar Kita Terus Berinovasi Dalam Pelayanan, Sehingga Benar-benar Dapat Dirasakan Langsung Oleh Masyarakat.

      keempat, Melakukan Evaluasi Kinerja, Baik Yang Bersifat Teknis Maupun Non-teknis. Meski Di Suatu Sisi Kita Tengah Berjuang Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Namun Di Sisi Lain Tetap Harus Mempertahankan Kualitas Putusan Yang Merupakan Core Bussiness Lembaga Kita.

      kelima, Melakukan Pembinaan Secara Rutin, Berkala Dan Hierarkis. Melalui Sistem Pembinaan Yang Terkoordinasi Dan Efektif, Diharapkan Setiap Permasalahan Yang Muncul Dapat Teratasi Secara Berjenjang. Persoalan Yang Muncul Di Pengadilan Tingkat Pertama Maupun Pengadilan Tingkat Banding, Terlebih Dahulu Harus Diupayakan Diselesaikan Oleh Pengadilan Tingkat Banding. Apabila Pengadilan Tingkat Banding Tidak Dapat Menyelesaikannya, Maka Baru Ketua Pengadilan Tingkat Banding Bersurat Ke Mahkamah Agung Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tersebut.

      lima Langkah Strategis Di Atas, Menurut Hakim Kelahiran Baturaja Itu, Pada Akhirnya Akan Bermuara Pada Satu Sasaran Dan Fokus Utama, Yaitu: Membangun Dan Menjaga Integritas Hakim Dan Seluruh Aparatur Peradilan. Sebagai Lembaga Yang Selalu Menjadi Sorotan Publik, Seluruh Aparatur Tidak Bisa Main-main Dalam Mempertahankan Aspek Yang Satu Ini.

      menjaga Integritas Adalah Harga Mati Yang Tidak Dapat Diinterupsi, Tegasnya.

      turut Hadir Pada Acara Ini Yaitu Wakil Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon 1 Dan 2 Pada Mahkamah Agung, Dan Undangan Lainnya. Acara Ini Diikuti Pula Oleh Seluruh Warga Peradilan Di Seluruh Indonesia Secara Virtual Melalui Kanal Youtube Mahkamah Agung. (azh/rs)

    • Lantik Pejabat Eselon I, Ketua Ma Ungkap Jabatan Ibarat Pijar Api

      jakarta-humas: Jabatan Ibarat Pijar Api Dalam Sebuah Lentera. Cahayanya Bisa Menerangi Dan Menebarkan Kehangatan. Namun Nyala Apinya Akan Membakar Dan Menghanguskan, Saat Jatuh Ke Tangan Orang Yang Zalim.

      demikian Ungkap Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Saat Memberikan Sambutan Setelah Melantik Tiga Orang Pejabat Eselon 1 Pada Mahkamah Agung Rabu (18/5) Di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      lebih Jelas, Guru Besar Universitas Diponegoro Itu Menambahkan Bahwa Jabatan Jangan Diartikan Sebatas Kekuasaan Semata, Melainkan Juga Mengandung Tanggung Jawab Yang Harus Dijalankan Dengan Sungguh-sungguh.

      tekadkan Dengan Ikhlas Pada Hati Sanubari Saudara Bahwa Menjalankan Dan Memikul Tanggung Jawab Jabatan, Adalah Semata-mata Untuk Tujuan Beribadah, Sehingga Apa Yang Dilakukan Dalam Mengemban Jabatan Nanti, Akan Menjadi Amal Pahala Bagi Saudara, Serta Menjadi Kebaikan Bagi Lembaga Peradilan Yang Kita Cintai, Bangsa Dan Negara, Tegasnya.

      pada Kesempatan Yang Sama Ia Menjelaskan Bahwa Menjadi Pemimpin Juga Bukan Hanya Sekedar Bisa Memberikan Perintah, Namun Harus Mampu Memberikan Contoh Dan Keteladanan Bagi Para Bawahannya, Karena Sejatinya, Di Balik Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin Juga Terdapat Kewajiban-kewajiban Yang Harus Ditunaikan, Termasuk Salah Satunya Kewajiban Untuk Memberikan Contoh Dan Keteladanan Yang Baik Bagi Segenap Bawahannya.

      saya Berpesan Kepada Saudara Agar Dapat Manfaatkan Waktu Dengan Sebaik Mungkin, Karena Kesempatan Tidak Akan Datang Dua Kali, Sehingga Dengan Wewenang Dan Jabatan Yang Dimiliki Saat Ini, Saudara Bisa Memberikan Kontribusi Yang Terbaik Bagi Lembaga Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Kita Cintai Ini, Pesannya Kepada Para Pejabat Yang Baru Dilantiknya.

      berikut Adalah Nama-nama Pejabat Yang Dilantik:

      1. H. Bambang Myanto, S.h., M.h. Sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Sebelumnya Ia Menjabat Sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Bambang Menggantikan Dr. Prim Haryadi, S.h., M.h. Yang Kini Menjadi Hakim Agung.

      2. Sugiyanto, S.h. Sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Jabatan Sebelumnya Adalah Inspektur Wilayah Ii Badan Pengawasan. Ia Menggantikan H. Dwiarso Budi Santiarto, S.h., M.hum., Yang Kini Menjadi Hakim Agung.

      3. Bambang Hery Mulyono, S.h., M.h. Sebagai Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung, Jabatan Sebelumnya Adalah Kepala Pusat Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan. Ia Menggantikan Posisi Dr. Zarof Ricar, S.h., S.sos., M.hum Yang Telah Memasuki Masa Pensiun.

      dalam Sumpahnya, Para Pejabat Berjanji Akan Setia Dan Taat Kepada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Akan Menjalankan Segala Peraturan Perundang-undnagan Dengan Setulus-tulusnya Demi Bakti Kepada Negara. Ketiga Orang Ini Juga Berjanji Akan Menjunjung Etika Jabatan, Bekerja Dengan Sebaik-baiknya Dan Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab.

      mereka Juga Bersumpah Di Bawah Kitab Suci Al-quran Akan Menjaga Integritas, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Serta Menghindarkan Diri Dari Perbuatan Tercela.

      pelantikan Ini Dihadiri Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon 1 Dan 2 Pada Mahkamah Agung, Dan Undangan Lainnya. Acara Pelantikan Ini Diselenggarakan Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan. (azh/rs)

    • Perkuat Kerja Sama Yudisial, Delegasi Mahkamah Agung Kunjungi Belanda

      belanda-humas: Belanda Menjadi Negara Kedua Yang Dikunjungi Delegasi Mahkamah Agung Ri Dalamrangkaiankunjungan Kerja Ke Eropa Bulan Mei 2022 Ini. Kunjungan Yang Berlangsung Tanggal 12 Sampai13 Mei 2022 Difokuskan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda, Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg). Ini Semua Merupakan Bagian Dari Kerjasama Jangka Panjang Antara Mahkamah Agung Ri Dengan Lembaga-lembaga Tersebut.

      kunjungan Ke Hoge Raad Kerajaan Belanda

      kerjasama Mahkamah Agung Ri Dengan Hoge Raad Sudah Memasuki Tahun Ke-9 Sejak Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial Ditandatangani Pertama Kali Oleh Ketua Mahkamah Agung Ri Ym Muhammad Hatta Ali Dengan Presiden Hoge Raad Saat Itu Gjm Corstens Pada 18 Maret 2013. Nota Kesepahaman Ini Selanjutnya Ditandatangani Pada 2018 Dan Akan Berakhir 2023 Yang Akan Datang.

      kunjungan Kerja Ke Hoge Raad Berlangsung Dua Hari. Hari Pertama Tanggal 12 Mei 2022 Adalah Kunjungan Oleh Perwakilan Tim Pemilah Perkara Mahkamah Agung Ri Yaitu Ibu Dr. Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ibu Ferry Agustin Budi Utami, Sh., Mh Untuk Berdialog Dengan Tim Pemilah Hoge Raad Terkait Dengan Tata Kerja Dan Tata Kelola Tim Pemilah Di Mahkamah Agung Ri Dan Di Belanda. Dialog Ini Penting Sebagai Tindak Lanjut Dari 4 (empat) Rangkaian Lokakarya Online Yang Diselenggarakan Selama Tahun 2021 Untuk Memperkuat Tim Pemilah Perkara Di Mahkamah Agung Ri Sebagai Unit Baru Yang Dibuat Untuk Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Penanganan Perkara.

      delegasi Tim Pemilah Diterima Oleh Sander Lugtenburg- Panitera Pengganti Hoge Raad, Fanny De Graaf " Biro Akademik Hoge Raad, Dan Aafke Woller Van Welie - Biro Akademik Hoge Raad. Diskusi Utamanya Berada Pada Implementasi Pasal 80a Dan 81 Rechterlijke Organisatie (ro) Yang Memberikan Kewenangan Dasar Bagi Hoge Raad Untuk Menyeleksi Perkara-perkara Yang Akan Mereka Terima. Berdasarkan Aturan Itu, Maka Hoge Raad Menyeleksi Perkara Yang Masuk Dan Mengenyampingkan:

      1. Perkara Yang Alasan Kasasinya Mempermasalahkan Mengenai Fakta Yang Sudah Ada Dalam Putusan Judex Facti

      2. Pihak Yang Mengajukan Kasasi Tidak Memiliki Kepentingan Terhadap Perkara

      perkara-perkara Yang Masuk Dalam Kategori Pasal 80a Ro Hanya Akan Diperiksa Secara Singkat Dengan Putusan Yang Sangat Sederhana. Selanjutya Perkara Yang Masuk Kategori Pasal 80a Ro Diperiksa Secara Sederhana Dan Kemudian Diputus Tidak Dapat Diterimaatau N.o. Dengan Sistem Ini Hoge Raad Berhasil Mengontrol Jumlah Perkara Yang Masuk Dengan Hanya Memeriksa Perkara Yang Benar-benar Perlu Diputus Sesuai Dengan Kewenangan Hoge Raad.

      selanjutnya Pada 13 Mei 2022 Delegasi Mari Yang Didampingi Oleh Duta Besar Ri Di Den Haag Ym Mayerfas Diterima Oleh Pimpinan Hoge Raad Kerajaan Belanda. Delegasi Diterima Langsung Oleh Presiden Hoge Raad Kerajaan Belanda Ym Dinneke De Groot Yang Didampingi Oleh Hans Storm (panitera), Taru Sponken (advokat General Pidana), Annelies Rottgering (hakim Agung Kamar Pidana) Dan Tijs Kooijmans (hakim Agung Kamar Pidana), Marike Van Hilten (wakil Ketua Kamar Pajak), Marjan Boerlage (hakim Agung Kamar Pajak), Sander Lugtenburg (panitera Pengganti) Dan Ibu Aafke Woller (biro Akademik/ Asisten Ketua Mahkamah Agung). Presiden De Groot Mengatakan Bahwa Sangat Penting Untuk Melestarikan Persahabatan Diantara Kedua Instansi Tersebut, Dan Memberikan Apresiasi Terhadap Semua Kegiatan Pertukaran Pengetahuan Yang Bersifat Intelektual, Dan Juga Menyinggung Tentang Kemungkinan Kedatangan Iapada Acara Indonesia-netherlands Legal Update (inlu) Yang Sedianya Akan Diselenggarakan Pada September 2022 Yang Akan Datang.

      ketua Mahkamah Agung Ri Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.h., Dalam Sambutan Pembukaannya Memberikan Apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Tetap Memberikan Komitmen Tinggi Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial Yang Terakhir Kali Ditandatangani 19 Januari 2018. Ia Mengakui Bahwa Tahun 2020 Ketika Pandemi Mulai Melanda, Ternyata Sangat Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Nota Kesepahaman, Yang Melambat Secara Signifikan.

      dialog Berjalan Dalam Tiga Sesi, Yang Meliputi Kerja Samakemajuan Implementasi Sistem Kamar, Modernisasi Manajemen Perkara Dalam Pemilahan Perkara, Dan Terakhir Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Samayudisial.

      ketua Mari Meyebutkan Bahwa Pelaksanaan Kerja Samamemang Sedikit Melambat Pada 2020 Karena Pandemi, Namun Pada 2021 Terjadi Akselerasi Luar Biasa Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Kedua Pengadilan. Sepanjang 2021 Setidaknya Ada Empat Lokakarya Online Yang Telah Dilakukan Dalam Rangka Memperkuat Implementasi Sistem Kamar Di Mahkamah Agung Ri, Lokakarya Ini Dihadiri Oleh 18 Hakim Tinggi Pemilah Yang Telah Direkrut Mahkamah Agung Ri Untuk Memperkuat Pelaksanaan Sistem Kamar Dengan Menampilkan Nara Sumber Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Intinya Mencoba Mempromosikan Dialog, Pertukaran Pengetahuan, Dan Berbagi Pengalaman Antara Peradilan Tertinggi Di Kedua Negara Tersebut Untuk Mempromosikan Kepastian Dan Kesatuan Hukum.

      ketua Mari Menambahkan Bahwa Lokakarya Online Merupakan Metode Yang Luar Biasa Efektif Dan Efisien, Dan Merupakan Masa Depan Dari Kerja Samayudisial. Namun Iatetap Melihat, Bahwa Manfaat Pertemuan Fisik Secara Langsung Dan Dialog Terbuka Masih Belum Sepenuhnya Tergantikan, Oleh Karena Itu, Dalam Kunjungan Ini, Selain Delegasi Inti, Mari Menyertakan Dua Orang Hakim Tinggi Pemilah Perempuan, Yaitu Dr Titik Tejaningsih, Sh., Mh Dan Ferry Agustina Budi Utami, Sh., Mh Supaya Bisa Bertemu Langsung Dengan Mitra-mitranya Hoge Raad Kerajaan Belanda Untuk Melihat, Berdialog Supaya Bisa Memahami Sepenuhnya, Praktek Terbaik Pemilahan Perkara Di Hoge Raad, Sebagai Sistem Memang Mengilhami Sistem Kamar Di Mari.

      kunjungan Ke Stichting Studiecentrum Rechtspleging (ssr) Dan Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg)bersamaan Dengan Kunjungan Kerja Ke Hoge Raad, Maka Delegasi Mari Juga Melakukan Kunjungan Kerja Ke Ssr Dan Kbvg. Kerja Samadengan Ssr Sudah Berjalan Cukup Lama, Terkait Dengan Reformasi Sistem Pelatihan Dan Pendidikan Hakim Serta Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam Kunjungan Ini Mari Diwakili Oleh Ibu Lulik Tri Cahyaningrum, Sh., Mh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Dan Bambang Hery Mulyono, Sh., Mh, Kepala Pusat Pendidikan Dan Latihan Teknis Hukum Dan Peradilan Balitbangdiklat Mari Dan Memfokuskan Diri Kepada Kemajuan Kerja Samadalam Bidang Diklat. Delegasi Diterima Oleh Remco Van Tooren, Anna Tahapary And Tonnie Hulman Dari Ssr, Dan Menghasilkan Beberapa Kesepakatan Tentang Penyempurnaan Kerja Samayang Sudah Berjalan Dan Meninjau Permasalahan Dalam Program Berjalan, Yang Utamanya Disebabkan Oleh Pelambatan Karena Pandemi Covid 19.

      selanjutnya Delegasi Juga Melakukan Kunjungan Ke Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders (kbvg) Asosiasi Juru Sita Belanda. Diwakili Oleh Dr Ridwan Mansyur, Sh., Mh Panitera Mari Dan Dr Aria Suyudi Sh., Llm (staf Khusus Ketua Mahkamah Agung Ri) Delegasi Diterima Oleh Oscar Jans (anggota Dewan Pengurus Kbvg) Dan Stephanie Van Koninsbrugge (legal Officer). Kunjungan Ke Kbvg Menjadi Penting Dalam Kerangka Reformasi Sistem Eksekusi Yang Sedang Dijalankan Oleh Mahkmah Agung Ri, Yang Juga Akan Melihat Peluang Penyempurnaan Institusi Pelaksana Eksekusi Nasional. Sebelum 2001 Kbvg Adalah Jabatan Juru Sita Yang Berada Dibawah Pengadilan, Namun Karena Tuntutan Efisiensi Dan Efektivitas, Maka Belanda Mengeluarkan Uu Kejuru Sitaan Yang Memisahkan Jurusita Dari Pengadilan Dan Menjadikannya Jabatan Mandiri Di Luar Pengadilan. Dalam Diskusi Singkat Ini Dijajaki Kemungkinan Keterlibatan Kbvg Dalam Panel Indonesia Netherlands Legal Update (inlu) September 2022 Yang Akan Datang.(as/humas Ma)