Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Arga Makmur Kelas II meliputi :

Bagian Umum dan Keuangan

Menerima dan menyerahkan seluruh surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan oleh bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Arga Makmur

Kepaniteraan Muda Perdata

• Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa
• Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana
• Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
• Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek
• Menerima pendaftaran perkara permohonan
• Menerima pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
• Menerima memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
• Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali
• Menerima permohonan pendaftaran perjanjian bersama
• Menerima permohonan pengambilan sisa panjar biaya perkara
• Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan
• Menerima pendaftaran permohonan eksekusi
• Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi
• Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi
• Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi peninjauan kembali dan eksekusi.
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata

Kepaniteraan Muda Pidana

• Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan, cepat, dan lalulintas dari Penuntut Umum/Penyidik
• Menerima pendaftaran permohonan praperadilan
• Menerima permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi
• Menerima permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
• Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani ketua pengadilan
• Menerima permohonan izin/persetujuaan penyitaan dan meyerahkan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkanizin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
• Menerima permohonan izin/persetujuan pemusnahanbarang bukti dan pelelangan barang bukti
• Menerima permohonan perpanjangan penahanandan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani Ketua Pengadilan.
• Menerima permohonan izin besuk dan meyerahkan pemberian izin besuk.
• Menerima permohonan dan menyerahkan izinberobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana

Kepaniteraan Muda Hukum

• Permohonan pendaftaran pendirian CV
• Permohonan watermarking surat-surat
• Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
• Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penilitian dan riset
• Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
• Permohonan pendaftaran surat kuasa
• Permohonan legalisasi surat
• Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1– 144
• Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon
• Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan
• Penanganan pengaduan SIWAS/MA-RI
• Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana